Kemenhub Wajibkan Kendaraan Umum Pakai GPS Tracker, Jika Tidak Ini Akibatnya

17 OCTOBER 2019 BY IFAIKAH KALIDIN

Kemenhub Wajibkan Kendaraan Umum Pakai GPS, Jika Tidak Ini Akibatnya
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mewajibkan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum untuk memasang alat pemantau pergerakan kendaraan secara elektronik atau Global Positioning System (GPS). Dikutip dari Kontan.id, Direktur Angkutan dan Multimoda Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengatakan, beleid ini sudah diterapkan dan diikuti oleh perusahaan-perusahaan angkutan umum.

“Kita punya target 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu dia terus melakukan perbaikan-perbaikan dan penambahan GPS di kendaraan motor. Ini sesuai dengan kesepakatan dengan para operator,” tutur Yani kepada Kontan.co.id. Waktu satu tahun yang dimaksud adalah sampai Agustus 2020. Setelahnya, kendaraan bermotor umum yang tak memiliki GPS akan dikenakan sanksi atau tidak diperpanjang izinnya.

Yani pun mengakui, masih ada kendaraan bermotor umum yang belum memiliki GPS. Dia mengatakan, sesuai dengan kesepakatan para perusahaan angkutan umum dengan pemerintah, perusahaan masih diberi kesempatan dalam beberapa bulan ke depan untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Yani menambahkan, pemasangan GPS tersebut juga akan menjadi salah satu syarat perizinan kendaraan, baik perpanjangan ataupun yang baru. Nantinya, akan mengintegrasikan semua GPS yang ada di Indonesia.

Peraturan baru ini merupakan salah satu upaya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menekan angka kecelakaan pada angkutan umum dengan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK).

Petunjuk teknis mengenai kewajiban pemasangan GPS ini sudah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:KP.2081/AJ.801/DRJD/2019. Dalam KP 2081/2019 tersebut beberapa informasi yang dimuat dalam GPS seperti pantauan kendaraan secara real time melalui google map, informasi kecepatan (odo meter) address location, dan google view street, informasi lokasi asal dan tujuan kendaraan, rute perjalanan tiap kendaraan, durasi perjalanan setiap kendaraan, mampu memberikan peringatan batas kecepatan, manajemen aset data dan pengemudi, record data perjalanan minimal 7 hari kerja dan lain sebagainya.